Isu judi online kembali mencuat ke permukaan publik Indonesia, kali ini dengan sentuhan politik yang tajam. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, membuat pernyataan kontroversial yang menuding adanya keterlibatan kader PDIP dalam praktik judi online. Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, merasa tersinggung atas tudingan tersebut, dan partainya mendesak agar Budi Arie meminta maaf secara terbuka.
Latar Belakang Kasus
Pada November 2024, Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa seorang individu berinisial ‘T’ yang sebelumnya merupakan staf khusus di Kementerian Perhubungan, kini terlibat dalam praktik judi online. Lebih lanjut, Budi Arie menyebutkan bahwa ‘T’ sempat bergabung dalam tim sukses pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024 dan pasangan Pramono Anung-Rano Karno dalam Pilkada DKI Jakarta. Budi Arie menuding bahwa ‘T’ memiliki peran dalam memfasilitasi praktik judi online melalui media sosial.
Tudingan ini langsung disanggah oleh PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP, Deddy Sitorus, menegaskan bahwa nama ‘T’ tidak pernah terlibat dalam tim kampanye yang disebutkan oleh Budi Arie. Ia menyebut pernyataan tersebut sebagai fitnah dan hoaks yang tidak berdasar. PDIP bahkan mempertimbangkan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum.
Reaksi Megawati Soekarnoputri
Megawati Soekarnoputri, sebagai Ketua Umum PDIP, merasa sangat tersinggung dengan tudingan yang dilontarkan oleh Budi Arie. Ia menilai bahwa pernyataan tersebut tidak hanya mencemarkan nama baik partainya, tetapi juga merendahkan martabatnya sebagai pemimpin. Sebagai respons, PDIP mendesak agar Budi Arie meminta maaf secara terbuka kepada Megawati dan seluruh kader PDIP atas tudingan yang tidak berdasar tersebut.
Klarifikasi dari Budi Arie Setiadi
Budi Arie Setiadi membantah keras tudingan bahwa ia terlibat dalam praktik judi online. Ia menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah dan framing jahat yang tidak berdasar. Menurutnya, selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, ia justru aktif memberantas situs judi online dengan men-take down lebih dari 3,8 juta situs judi online dalam 15 bulan masa jabatannya.
Budi Arie juga menegaskan bahwa tidak ada staf khususnya yang terlibat dalam praktik judi online. Ia menyebut bahwa staf khususnya selama menjabat adalah Sarwoto, Widodo, Dedi Permadi, Sugiarto, dan Danil Hutagalung, dan tidak ada nama lain yang disebutkan oleh Budi Arie.
Dampak Politik dan Sosial
Isu ini tidak hanya mempengaruhi hubungan antara Budi Arie dan PDIP, tetapi juga menciptakan ketegangan politik yang melibatkan berbagai pihak. Beberapa tokoh politik memberikan respons terhadap kasus ini. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md, menduga bahwa ada hal yang tidak wajar terkait dengan keterlibatan staf Kementerian yang belakangan menjadi pelaku judi online. Ia mendukung langkah kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini.
Selain itu, PDIP juga menyoroti adanya upaya untuk mengaitkan nama Megawati dengan praktik judi online melalui akun media sosial anonim. PDIP menilai hal ini sebagai upaya untuk mencemarkan nama baik Megawati dan partainya, serta berencana untuk melaporkan akun-akun tersebut ke pihak berwajib.
Penanganan Hukum
Pihak kepolisian telah mulai melakukan penyelidikan terkait dengan kasus judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Beberapa pegawai telah ditetapkan sebagai tersangka, dan proses hukum sedang berjalan. Namun, hingga saat ini, belum ada pemanggilan resmi terhadap Budi Arie terkait dengan tudingan keterlibatannya dalam kasus ini.
Kesimpulan
Kasus tudingan keterlibatan kader PDIP dalam praktik judi online yang dilontarkan oleh Budi Arie Setiadi telah menimbulkan ketegangan politik yang signifikan. PDIP menuntut agar Budi Arie meminta maaf secara terbuka kepada Megawati dan seluruh kader PDIP atas tudingan yang tidak berdasar tersebut. Sementara itu, Budi Arie membantah keras tudingan tersebut dan menegaskan bahwa ia justru aktif memberantas praktik judi online selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Proses hukum terkait dengan kasus ini masih berlangsung, dan diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya.
Baca Juga : Menaker Buka Job Fair, Sediakan 53 Ribu Lowongan Kerja: Peluang Emas bagi Pencari Kerja di Indonesia